Selamat Datang di Blog Saya. Jangan lupa meninggalkan pesan dan komentar Anda

Senin, 04 November 2013

Pentingnya Kepemimpinan Pembelajaran

Kepemimpinan pembelajaran mampu memfokuskan kegiatan-kegiatan warganya untuk menuju pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Kepemimpinan pembelajaran penting diterapkan di sekolah karena kemampuannya dalam membangun komunitas belajar warganya dan bahkan mampu menjadikan sekolahnya sebagai sekolah belajar (learning school).
Sekolah belajar (learning school) memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut:
·      memberdayakan warga sekolah seoptimal mungkin, memfasilitasi warga sekolah untuk belajar terus dan belajar ulang,
·      mendorong kemandirian setiap warga sekolahnya, memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada warga sekolahnya, mendorong warga sekolah untuk akuntabilitas terhadap proses dan hasil kerjanya,
·      mendorong teamwork yang (kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah/cepat tanggap terhadap pelanggan utama yaitu siswa),
·      mengajak warga sekolahnya untuk menjadikan sekolahnya berfokus pada layanan siswa,
·      mengajak warga sekolahnya untuk siap dan akrab menghadapi perubahan,
·      mengajak warga sekolahnya untuk berpikir sistem,
·      mengajak warga sekolahnya untuk komitmen terhadap keunggulan mutu, dan mengajak warga sekolahnya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Kepala sekolah mempunyai sejumlah peran yang harus dimainkan secara bersama, antara lain mencakup educator, manager, administrator, supervisor, leader., enterpreneur, dan motivator (EMASLEM). Peran kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) dan spesifiknya sebagai instructional leader, kurang memperoleh porsi yang selayaknya. Kepala sekolah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rutin yang bersifat administratif, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat non-akademis sehingga waktu untuk mempelajari pembaruan/inovasi kurikulum, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar siswa kurang mendapatkan perhatian. Padahal, ketiga hal yang terakhir sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu proses belajar mengajar, yang pada gilirannya, mutu proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas siswa dan kualitas sekolah secara keseluruhan. Sumber: Materi  Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah, PPTK - BPSDMP - PMP, Kemdiknas, 2011.

Kepemimpinan Pembelajaran

Model kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership or leadership for improved learning). Tentang penerapan kepemimpinan pembelajaran di sekolah, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kepala sekolah yang memfokuskan kepemimpinan pembelajaran menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik dari pada kepala sekolah yang kurang memfokuskan pada kepemimpinan pembelajaran.

Hasil penelitian Stronge (1988 menunjukkan bahwa dari seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah, hanya 10 persen yang dialokasikan untuk kepemimpinan pembelajaran. Sampai sekarangpun banyak kepala sekolah yang masih menyeimbangkan perannya sebagai manager, administrator, supervisor, dan instructional leader (kepemimpinan pembelajaran). Adapun alasan yang dikemukakan antara lain kurangnya pelatihan tentang kepemimpinan pembelajaran, kurangnya waktu untuk melaksanakan kepemimpinan pembelajaran, banyaknya kegiatan administratif yang harus dilaksanakan, dan adanya harapan dari masyarakat bahwa peran kepala sekolah utamanya adalah seorang manager (Flath, 1089; Fullan, 1991). 


Kepemimpinan pembelajaran sangat cocok diterapkan di sekolah karena misi utama sekolah adalah mendidik semua siswa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi orang dewasa yang sukses dalam menghadapi masa depan yang belum diketahui dan yang sarat dengan tantangan-tantangan yang sangat turbulen. Misi inilah yang kemudian menuntut sekolah sebagai organisasi harus memfokuskan pada pembelajaran (learning-focused schools), yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar (assesment). Oleh karena itu, materi pelatihan ini akan membahas secara spesifik tentang kepemimpinan pembelajaran yang meliputi antara lain: arti, tujuan, dan pentingnya kepemimpinan pembelajaran, kompetensi kepemimpinan pembelajaran efektif, dan strategi pelaksanaan kepemimpinan pembelajaran.
Penelitian oleh Weber (1971) menyimpulkan bahwa tingkat pencapaian yang tinggi berkaitan dengan kepemimpinan yang kuat yang keputusannya difokuskan kepada proses pembelajaran, menentukan harapan yang tinggi kepada siswa dan staf, memiliki iklim aman, dan memantau kemajuan belajar siswanya.
Edmonds (1979) mengidentifikasi lima atribut sekolah efektif yang menghasilkan capaian tinggi siswanya yaitu; kepemimpinan yang kuat, harapan tinggi yang ditanamkan kepada siswanya, iklim sekolah yang kondusif, tujuan yang jelas yang dipahami oleh siswa, dan pemantauan kemajuan belajar siswa. Hedly Beare dkk., (1991) dalam bukunya yang berjudul, Creating an Excellent School menyebut tahun-tahun tersebut sebagai pergeseran dari “school effect” ke “effective school”.
Pentingnya kepemimpinan pembelajaran yang kuat agar sekolah menjadi efektif, diulas oleh Hallinger dan Heck (1993). Mereka mereview mengenai beberapa penelitian empirik peran kepemimpinan pembelajaran dalam menghasilkan capaian lulusan yang baik, menyimpulkan bahwa meskipun kepemimpinan pembelajaran tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, namun pengaruhnya kepada pencapaian hasil dapat terjadi secara tidak langsung. Kepemimpinan pembelajaran mencakup perilaku-perilaku kepala sekolah dalam merumuskan dan mengkomunikasikan tujuan sekolah, memantau, mendampingi, dan memberikan umpan balik dalam pembelajaran, membangun iklim akademik, dan memfasilitasi terjadinya komunikasi antar staf.
Pengaruh kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) terhadap peningkatan hasil belajar siswa sudah tidak diragukan lagi. Sejumlah ahli pendidikan telah melakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. Mereka menyimpulkan bahwa:
If our schools are to improve, we must redefine the principal’s role and move instructional leadership to the forefront (Buffie, 1989).

If a school is to be an effective one, it will be because of the instructional leadership of the principal …. (Findley,1992). 

Effective principals are expected to be effective instructional leaders ...... the principal must be knowledgable about curriculum development, teachers and instructional effectiveness, clinical supervision, staff development, and teacher evaluation (Hanny, 1987).

Dari kutipan-kutipan tersebut diatas dapat disarikan bahwa peningkatan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan pembelajaran. Artinya, jika hasil belajar siswa ingin dinaikkan, maka kepemimpinan yang menekankan pada pembelajaran harus diterapkan. Untuk lebih jelasnya, berikut dibahas tentang arti, tujuan, pentingnya kepemimpinan pembelajaran, butir-butir penting kepemimpinan pembelajaran, dan kontribusi kepemimpinan pembelajaran terhadap hasil belajar. 
Sumber: Materi Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah, PPTK - BPSDMP-PMP Kemdiknas, 2011.

Senin, 16 September 2013

Membuat Proposal PTK

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran di kelas apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Diimplementasikan dengan baik di sini berarti pihak yang terlibat (guru) mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran melalui tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tindakan.

Banyak sekali masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Tentu para guru diminta untuk mencari solusi dari masalah-masalah itu. Untuk mencari solusi dari masalah itu diperlukan sebuah penelitian. Dari sinilah dimulai sebuah penelitian yang dimulai dari melihat, membaca, menulis, meneliti dan melaporkannya dalam bentuk laporan PTK.

Karena itu guru dituntut untuk mampu membuat proposal PTK-nya sendiri guna memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajarannya. Dalam membuat proposal PTK biasanya para guru mengacu kepada format PTK dari Depdiknas yang terdiri dari :

A. JUDUL PENELITIAN

Setelah kita membahas bagaimana cara menemukan masalah, langkah selanjutnya adalah membuat Judul Penelitian. Dalam membuat judul penelitian, beberapa hal yang harus diketahui adalah judul itu harus:

Komunikatif, mudah dipahami maksudnya oleh pembaca
Memuat variabel penelitian
Menjawab apa yang ingin ditingkatkan
Dengan cara apa/upaya apa untuk meningkatkannya.
Sasaran dan Lokasi tercermin dalam judul;
Banyak kata sekitar 15-20 kata
Judul penelitian hendaknya singkat dan spesifik tetapi cukup jelas mewakili gambaran tentang masalah yang akan diteliti dan tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan atau sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Alasan pemilihan judul juga harus:

Menarik minat
Layak diteliti
Bermanfaat bagi masyarakat, dll.
Contoh judul penelitian Tindakan kelas antara lain :

Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar (IPAS) Pokok Bahasan Kimia Lingkungan Melalui Pembuatan Film tentang Pencemaran Lingkungan Sekitar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak 1 SMK Negeri ….. Tahun Pelajaran …./…..

Pembelajaran Berbasis Project Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas XII IPS SMA ……. Tahun Pelajaran …./…..

Penggunaan Pendekatan Kontekstual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas III IPS SMA Negeri …… Pada Semester I Tahun Pelajaran …./….

Penggunaan “Dakon Elektron” Dalam meningkatkan Keefektifan Proses Pembelajaran IPA Kelas I Kecantikan Kulit Pada Semester Genap Tahun Pelajaran …./….. SMK Negeri …… 

B. BIDANG ILMU

Tuliskan bidang ilmu (Jurusan) dari Ketua Peneliti dan kajian masalah yang diteliti. Bidang penelitian yang diteliti sebaiknya relevan dengan disiplin ilmu guru, misalnya guru matematika tidak membahas pembelajaran yang ada di pelajaran Biologi. Begitupun sebaliknya. Terkecuali penelitian yang ditekuninya masih ada hubungannya dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Contohnya pembuatan media pembelajaran.

C. PENDAHULUAN

Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Dalam pendahuluan harus dikemukakan:

1. Latar belakang masalah secara jelas dan sistematis, yang meliputi:

a. Uraian tentang kedudukan mata pelajaran dalam kurikulum (semester, mata pelajaran yang ditunjang dan mata pelajaran penunjang);

b. Gambaran umum isi mata pelajaran tsb termasuk pembagian waktunya (lampirkan Analisis Instruksional, RPP, Silabus dari mata pelajaran yang bersangkutan);

c. Metode pembelajaran yang digunakan saat ini.

2. Masalah yang dihadapi guru ditinjau dari hasil belajar yang dicapai siswa selama

    proses pembelajaran.

Kriteria masalah yang dapat dibuat PTK adalah :

Masalah di sekolah/di kelas
Layak diteliti dan terjangkau PTK
Perlu ada: identifikasi masalah; analisis masalah.
Rumusan masalah: singkat; jelas; operasional.
Bukan permasalahan individual siswa, tetapi masalah kelas;


D. PERUMUSAN MASALAH

Rumuskan masalah penelitian dalam bentuk suatu rumusan penelitian tindakan kelas. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif yang diantisipasi.

Kemukakan secara jelas bahwa masalah yang diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata terjadi di kelas, penting dan mendesak untuk dipecahkan. Setelah didiagnosis (diidentifikasi) masalah penelitiannya, selanjutnya perlu diidentifikasi dan dideskripsikan akar penyebab dari masalah tersebut.

Pada perumusan masalah perlu diperhatikan :

Substansi:

Perlu mempertimbangkan bobot dan manfaat tindakan yang dipilih untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki pembelajaran

Orisinalitas (tindakan):

Perlu mempertimbangkan belum pernah tidaknya tindakan dilakukan guru sebelumnya

Formulasi: dirumuskan dalam kalimat tanya, tidak bermakna ganda, lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik apa yang dipermasalahkannya, dan tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut

Teknis:

Mempertimbangkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, seperti kemampuan metodologi penelitian, penguasan materi ajar, teori, strategi dan metodologi pembelajaran, kemampuan menyediakan fasilitas (dana, waktu, dan tenaga).

Contoh perumusan masalah :

Apakah pembelajaran berbasis project dapat meningkatkan prestasi belajar geografi khusus kompetensi dasar keterampilan dasar peta dan pemetaan pada siswa kelas XII IPS SMA …… tahun …../…… ?
Apakah pembelajaran berbasis project dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran pada kompetensi dasar keterampilan dasar peta dan pemetaan kelas XII IPS SMA ……. tahun …../….?
Apakah pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kualitas proses belajar matematika siswa SMPN 5 …..?
Apakah pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMPN 5 …..?

E. CARA PEMECAHAN MASALAH

Uraikan pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas (yang meliputi: perencanaan-tindakan-observasi/ evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklus). Cara pemecahan masalah telah menunjukkan akar penyebab permasalahan dan bentuk tindakan (action) yang ditunjang dengan data yang lengkap dan baik.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Kemukakan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang dipahami sebagai acuan, yang dijadikan landasan untuk menunjukkan ketepatan tentang tindakan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir dikemukakan hipotesis tindakan yang menggambarkan tingkat keberhasilan tindakan yang diharapkan/diantisipasi.

G. TUJUAN PENELITIAN

Kemukakan secara singkat tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan mendasarkan pada permasalahan yang dikemukakan. Tujuan umum dan khusus diuraikan dengan jelas, sehingga tampak keberhasilannya.

H.  KONTRIBUSI HASIL PENELITIAN

Uraikan kontribusi hasil penelitian terhadap kualitas pendidikan dan/atau pembelajaran, sehingga tampak manfaatnya bagi siswa, guru, maupun komponen pendidikan lainnya. Kemukakan inovasi yang akan dihasilkan dari penelitian ini.

I.   METODE PENELITIAN

Uraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan. Kemukakan obyek, latar waktu dan lokasi penelitian secara jelas. Prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan-tindakan-observasi/evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklis. Tunjukkan siklus-siklus kegiatan penelitian dengan menguraikan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam satu siklus sebelum pindah ke siklus lainnya. Jumlah siklus disyaratkan lebih dari dua siklus.

J.  JADWAL PENELITIAN

Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart. Contohnya, jadwal kegiatan penelitian disusun selama 10 bulan.

K. PERSONALIA PENELITIAN

Jumlah personalia penelitian maksimal 3 orang. Uraikan peran dan jumlah waktu yang digunakan dalam setiap bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Rincilah nama peneliti, golongan, pangkat, jabatan, dan lembaga tempat tugas, sama seperti pada Lembar Pengesahan.

Lampiran-lampiran

Daftar Pustaka, yang dituliskan secara konsisten menurut model APA, MLA atau Turabian.
Riwayat Hidup Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti (Bila penelitian berkolaborasi)
Cantumkan pengalaman penelitian yang relevan telah dihasilkan sampai saat ini

Untuk bisa lebih jelasnya dalam membuat Proposal yang baik, dapat membaca buku mengenal PTK karangan penulis di bawah ini. Semoga bermanfaat!

Selasa, 18 Desember 2012

Memahami LPJ Bendahara


LEBIH DEKAT DENGAN LPJ BENDAHARA : MEMAHAMI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
Oleh : Puji Agus, S.S.T. Ak., M.Ak.
Widyaiswara Muda Balai Diklat Keuangan Cimahi

1. Pendahuluan
    1.1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat
    1.1.1. Pengertian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)
    Laporan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang disusun atas pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementrian Negara/Lembaga. Bendahara sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementrian Negara/Lembaga wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
    Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disebut LPJ, adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Masih dalam pasal 1 disebutkan juga bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran pembantu, yang selanjutnya disebut LPJ-BPP, adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
    Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Jika kita perhatikan proses pertanggungjawaban merupakan proses akhir dalam satu siklus pengelolaan sumber daya yang berupa uang dan surat berharga yang menjadi tanggung jawab bendahara.
    1.1.2. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)
    Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk beberapa tujuan :
    1. Memberikan informasi antara pemberi dan penerima sumber daya sehingga tercipta komunikasi dua arah yang seimbang tentang posisi awal, mutasi dan posisi akhir dalam penggunaan sumber daya yang dipertanggungjawabkan.
    2. Memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan.
    3. Memberikan informasi kesesuaian antara pencatatan dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelola bendahara.
    4. Memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan.
    5. Memberikan informasi tambahan jika terdapat perbedaan antara pembukuan dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelola oleh bendahara.
      1.1.3. Manfaat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)
      Manfaat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara umum antara lain:
      1. Laporan Pertanggungjawaban Sebagai alat komunikasi.
        Laporan pertanggungjawaban merupakan informasi atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan atau dipercayakan kepada suatu entitas atau individu, dengan adanya informasi tersebut maka akan terjalin komunikasi antara pemberi dan penerima sumber daya tersebut bahkan kepada pihak–pihak yang memang berkepentingan atas sumber daya dan informasi tersebut.
        2. Laporan Pertanggungjawaban sebagai dasar pengambilan keputusan.
        Sistem Pengendalian Manajemen sangat diperlukan data dan informasi agar dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di masa yang akan dating menjadi lebih tepat dan akurat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hasil intepretasi data dan informasi tersebut sehingga diharapkan organisasi akan berjalan seperti yang diharapkan.
        3. Laporan pertanggungjawaban sebagai sarana akuntabilitas.
          Laporan pertanggungjawaban adalah sarana dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
          Manfaat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara khusus untuk berbagai pihak antara lain (Materi Pembinaan Teknis Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang Peraturan Menteri Keuangan 73/PMK/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009, Direktorat Jenderal Perbendaharaan):
          1. Manfaat bagi Bendahara.
            Sebagai laporan pertanggungjawaban dan pengawasan ketersediaan dana terkait dengan perintah bayar dari KPA.
            2. Manfaat bagi Pimpinan Satuan Kerja.
              Merupakan managerial report, sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya (kuitansi UP dianggap mengurangi pagu dana) dan pelengkap Sistem Akuntansi Instansi, terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara.
              3. Manfaat bagi Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)/KPPN.
              a. Alat monitoring rekening Satker di wilayah kerja KPPN
              b. Alat monitoring keadaan kas di Bendahara yang sebenarnya, meliputi:
              - Saldo UP/TUP;
              - Saldo SPM-LS Bendahara;
              - Saldo Pajak;
              - Saldo penerimaan lainnya;
              - Saldo penerimaan pada Bendahara Penerimaan.
              c. Alat penguji/rekonsiliasi atas pembukuan yang dilakukan KPPN dengan Bendahara.
              d. Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Bendahara.
              4. Manfaat bagi Kanwil DJPbn.
              a. Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diwilayah kerjanya,
              b. Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada KPPN dan Bendahara,
              c. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dispensasi TUP
              5. Manfaat bagi Direktorat PKN.
              a. Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diseluruh Indonesia.
              b. Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Kanwil dan Bendahara.
              c. Memberikan sumbangan data Neraca dan Laporan Realisasi APBN, khususnya perkiraan Kas di Bendahara.

                2. Dasar Hukum
                  Dasar hukum Laporan Pertanggungjawaban Bendahara adalah :
                  1. Undang Undang Dasar tahun 1945.
                  2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
                  3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
                  4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
                  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
                  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
                  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
                    Dasar hukum secara hirarki mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja diuraikan sebagai berikut: bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
                    Selanjutnya Pasal 29 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara sehingga terbitlah Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
                    Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
                    Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang berbunyi :
                    (1) Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
                    (2) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode.
                    (3) Laporan pertanggungjawaban bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Negara/Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
                    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya untuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk tingkat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
                    Untuk melaksanakan hal terbut ditas maka keluarlah Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja akhirnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja, yang pada Ketentuan Penutupnya BAB VI Pasal 23 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
                    Untuk melaksanakan hal tersebut maka Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terdapat pada pasal 12:
                    (1) Bendahara wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya.
                    (2) LPJ disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kuasa PA.
                    (3) LPJ wajib disampaikan secara bulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan kepada:
                    a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya;
                    b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan
                    c. Badan Pemeriksa Keuangan.
                      (4) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dalam rangkap 2 (dua) dan dapat disampaikan bersamaan dengan rekonsiliasi Laporan Keuangan UAKPA.
                      (5) Dalam hal LPJ ditolak KPPN karena tidak memenuhi ketentuan, LPJ tersebut segera dikembalikan kepada bendahara untuk diperbaiki, selanjutnya dikirimkan kembali ke KPPN selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
                      Ketentuan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP) diatur pada pasal selanjutnya yaitu pasal (6) :
                      (1) LPJ-BPP disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan diuji oleh pejabat pembuat komitmen.
                      (2) LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran secara bulanan paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan.
                      (3) LPJ dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
                      Dasar Hukum verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terdapat pada pasal 13 :
                      (1) KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) huruf a.
                      (2) LPJ yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan benar maka LPJ direkapitulasi dan dilaporkan secara berjenjang oleh KPPN kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
                      (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, meliputi kegiatan:
                      a. membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN;
                      b. membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;
                      c. menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koran bendahara;
                      d. menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ;
                      e. meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan penyampaian LPJ.
                        Mengenai sanksi diatur dalam pasal 14 yaitu :
                        (1) Dalam hal bendahara belum menyampaikan LPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, atau tidak menyampaikan kembali LPJ yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) KPPN dapat mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP yang diajukan.
                        (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan bendahara dari kewajiban penyampaian LPJ.

                        3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)
                          Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan fungsi kebendaharaannya selain melaksanakan penatausahaan dan pembukuan juga wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Laporan pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pengawasan Anggaran dan buku-buku pembantu yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja nomor Laporan tersebut ditujukan untuk menyajikan informasi tentang :
                          1) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu.
                          2) Keadaan fisik kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan uang di rekening bank.
                          3) Hasil rekonsiliasi internal, antara pembukuan Bendahara dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
                          4) Penjelasan atas terjadinya selisih (jika ada), meliputi selisih pembukuan dan selisih kas fisik.
                          Format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan format dan penjelasan sebagai berikut:
                          Selanjutnya akan diuraikan penjelasan bagian – bagian Format serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran dan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
                          3.1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) Bendahara Pengeluaran
                          3.1.1. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan.
                          Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu. Laporan ini berguna untuk membandingkan mutasi (penambahan atau pengurangan) Pembukuan Bendahara Pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan mutasi (penambahan atau pengurangan) buku-buku pembantunya sehingga dapat diketahui kecermatan dan ketepatan dalam melakukan pembukuan bendahara atas setiap aktivitas.
                          Dokumen yang digunakan untuk membuat bagian I yaitu keadaan pembukuan pada bulan pelaporanantara lain :
                          1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), untuk mengisi data pada nomor 2 sampai dengan nomor 9 yaitu Departemen Lembaga, Unit Organisasi, Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Kerja, Alamat dan nomor telepon, Tgl, no dan SP DIPA, Tahun Anggaran dan KPPN.
                          2) Buku Kas Umum (BKU), untuk mengisi data pada nomor 1 dan 10 sampai dengan 11, yaitu bulan pelaporan, saldo akhir, dan nomor bukti terakhir.
                          3) Buku Pembantu Bank (BP-Bank), Buku Pembantu Kas Tunai (BP-Kas Tunai), Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas (BP-Perjadin), Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Buku Pembantu Uang Persediaan (BP-UP), Buku Pembantu LS Bendahara (BP-LS Bendahara), Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak), Buku Pembantu lain-lain (BP-Lain-lain) untuk mengisi data kolom 3 sampai dengan 6:
                          Kolom (3)
                          :Diisi jumlah saldo awal masing-masing buku yaitu BP-Kas Tunai, BP-Bank dan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya Buku Pembantu Uang Persediaan (BP-UP), Buku Pembantu LS Bendahara (BP-LS Bendahara), Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak), Buku Pembantu lain-lain (BP-Lain-lain) yang merupakan saldo akhir bulan lalu.
                          Kolom (4)
                          :Diisi jumlah kolom debet (penambahan) yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu yaitu BP-Kas Tunai, BP-Bank dan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya Buku Pembantu Uang Persediaan (BP-UP), Buku Pembantu LS Bendahara (BP-LS Bendahara), Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak), Buku Pembantu lain-lain (BP-Lain-lain)
                          Kolom (5)
                          :Diisi jumlah kolom kredit yang (pengurangan) yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku pembantu yaitu BP-Kas Tunai, BP-Bank dan Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya Buku Pembantu Uang Persediaan (BP-UP), Buku Pembantu LS Bendahara (BP-LS Bendahara), Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak), Buku Pembantu lain-lain (BP-Lain-lain)
                          Kolom (6)
                          :Diisi jumlah saldo akhir yaitu kolom 3 ditambah kolom 4 atau dikurangi kolom 5 masing-masing buku.
                          Hubungan Buku Kas Umum (BKU) dengan buku-buku pembantu yang disajikan dalam Laporan Keadaan Pembukuan pada bulan pelaporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
                          a. Total Keberadaan Uang Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran, hal tersebut tercantum dalam saldo Buku Kas Umum yang dibandingkan dengan penjumlahan dari Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembant, Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas. Sehingga laporan tersebut mencerminkan persamaan Saldo Buku Kas Umum = Saldo Buku Pembantu Kas Tunai + Saldo Buku Pembantu Bank + Saldo Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) + Saldo Buku Pembantu Uang Muka Perjalanan Dinas.
                          b. Rincian Jenis Uang Kas yang ada pada bendahara, hal tersebut tercantum dalam saldo Buku Kas Umum yang dibandingkan dengan penjumlahan dari Buku Pembantu Uang Persediaan, Buku Pembantu LS Bendahara dan Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Lain-lain.  Sehingga laporan tersebut mencerminkan persamaan Saldo Buku Kas Umum = Saldo Buku Pembantu Uang Persediaan + Saldo Buku Pembantu LS Bendahara + Saldo Buku Pembantu Pajak + Saldo Buku Pembantu Lain-lain.


                          Bendahara penerimaan :

                          3.1.2. Keadaan fisik kas pada akhir bulan pelaporan.
                          Keadaan fisik kas pada akhir bulan pelaporan melaporkan/menginformasikan kesesuaian antara keadaan fisik dengan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang meliputi uang tunai di brankas dan uang di rekening bank.
                          Dokumen yang digunakan untuk membuat bagian II keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan dan bagian III Selisih kas diatas antara lain :
                          1) Hasil Pemeriksaan kas yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran untuk mengisi data Uang Tunai di brankas.
                          2) Rekening Koran (bank statement) dari Bank atas rekening bendahara, untuk mengisi data Uang di Rekening Bank.
                          3) Kedua isian data diatas (nomor 1 dan 2) dijumlahkan menjadi Jumlah Kas.
                          4) Saldo akhir BP Kas diisi dengan data dari (I.A.1 kolom 6) yaitu data jumlah kas dan Bank yang ada pada catatan Buku Pembantu Kas (BP-Kas Tunai) dan Buku Pembantu Bank (BP-Bank).
                          5) Jumlah Kas (II.3) yaitu hasil pemeriksaan fisik kas dan bank hasil perhitungan sebelumnya.
                          6) Selisih Kas diisikan data dengan membandingkan data fisik kas dengan catatannya.
                          3.1.3. Hasil rekonsiliasi internal.
                          Hasil rekonsiliasi internal merupakan rekonsiliasi antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dapat menggunakan format sebagai berikut:
                          Dokumen yang digunakan untuk menyusun hasil rekonsiliasi internal pada bulan pelaporan antara lain :
                          1) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi.
                          2) Buku Pembantu Uang Persediaan (BP-UP).
                          3) Daftar Kuitansi UP yang belum di SPM-kan.
                          4) Neraca Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
                          Pada dasarnya perbedaan antara laporan yang disusun oleh UAKPA dengan yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran mencakup hal-hal sebagai berikut:
                          No.
                          Uraian
                          Laporan UAKPA
                          Laporan Bendahara Pengeluaran
                          1.Kuitansi pembayaran dengan Uang Persediaan yang belum di sahkan/SPM/ SP2DBelum dianggap sebagai realisasi yang mengurangi Pagu Anggaran dalam DIPASudah dianggap sebagai realisasi yang mengurangi Pagu Anggaran dalam DIPA
                          2.Kas di Bendahara PengeluaranTerbatas pada saldo Uang PersediaanMencakup seluruh saldo kas yang ada pada bendahara, meliputi:
                          a. Kas yang bersumber dari UP;
                          b. Kas yang bersumber dari SPM-LS/ SP2D-LS yang ditujukan kepada bendahara;
                            c.Kas dari potongan/pungutan pajak dan bukan pajak yang dilakukan oleh bendahara;
                            d. Kas dari sumber lainnya.
                              Tabel 1-Perbandingan Laporan UAKPA dan Laporan Bendahara
                              Sehubungan dengan perbedaan tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) wajib melakukan rekonsiliasi internal, antara laporan yang dihasilkan bendahara dengan laporan yang dihasilkan UAKPA, sebelum/pada saat laporan pertanggungjawaban disusun
                              1. Saldo UP pada Buku Pembantu Uang Persediaan (BP UP) merupakan saldo akhir dari saldo Uang Persediaan yang tercatat pada Buku Pembantu Uang Persediaan.
                              2. Kuitansi UP yang belum disahkan, merupakan kuitansi-kuitansi yang dananya telah dikeluarkan oleh bendahara namun belum dimintakan penggantian.
                              3. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP, merupakan penjumlahan Saldo UP pada Buku Pembantu Uang Persediaan (BP UP) dengan kuitansi yang belum disahkan.
                              4. Saldo UP menurut UAKPA, merupakan saldo Uang Persediaan yang tercatat dalam catatan akuntansi yaitu pada saldo buku besar Bendahara Pengeluaran pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Angggaran.
                              5. Selisih Pembukuan Uang Persedian, merupakan selisih antara Saldo Uang Persediaan pada Buku Pembantu Uang Persediaan dengan saldo Uang Persediaan pada UAKPA yang harus dijelaskan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
                                Perbedaan LPJ dengan Laporan Keuangan :
                                1. LK adalah pertanggungjawaban PA/KPA yang menjadi lingkup Sistem Akuntansi Instansi (accountability report). Dalam LK, kas di bendahara adalah saldo UP/TUP yang belum di SPM-GU kan dan belum disetorkan ke rekening kas negara.
                                2. LPJ adalah pertanggungjawaban bendahara selaku pejabat fungsional (managerial report). Dalam LPJ, kas dibendahara mencakup seluruh uang dalam pengelolaan bendahara.
                                3. Informasi/data LPJ dapat digunakan dalam penyusunan LK, terkait dengan akun Kas di Bendahara.
                                  3.1.4. Penjelasan atas terjadinya selisih.
                                  Penjelasan atas terjadinya selisih (jika ada), meliputi selisih pembukuan dan selisih kas fisik.
                                  1. Laporan selisih pembukuaan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih pembukuan sehingga pembaca laporan mendapatkan informasi yang jelas atas terjadinya selisih pembukuan tersebut.
                                  2. Laporan selisih fisik menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih fisik sehingga pembaca laporan akan mendapatkan informasi yang jelas atas terjadinya selisih fisik tersebut.

                                    Daftar Pustaka
                                    _______________. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
                                    _______________. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
                                    _______________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
                                    _______________. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
                                    _______________. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
                                    _______________. Peraturan Menteri Keuangan 73/PMK/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
                                    _______________. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara / Lembaga / Kantor/ Satuan Kerja.
                                    _______________. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
                                    _______________. Materi Pembinaan Teknis Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang Peraturan Menteri Keuangan 73/PMK/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

                                    Kamis, 13 Desember 2012

                                    Kurikulum 2013 (Wawancara dengan Mendikbud)


                                    Wawancara dengan Mendikbud Terkait Kurikulum 2013 (Bagian 3)

                                    Wawancara Mendikbud dengan wartawan PIH Kemdikbud dan Vivanews.com (Rabu 5 Desember 2012)

                                    Kurikulum pendidikan di Indonesia akan drastis diubah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun kurikulum baru untuk tahun 2013 mendatang. Rencana ini rupanya sudah digagas sejak 2010.
                                    Alasan Kementerian: kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Karena zaman berubah, maka kurikulum harus lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan lagi hafalan semata.  
                                    Perubahan ini diputuskan dengan merujuk hasil survei internasional tentang kemampuan siswa Indonesia. Salah satunya adalah survei "Trends in International Math and Science" oleh Global Institute pada tahun 2007.
                                    Menurut survei ini, hanya 5 persen siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran. Sebagai perbandingan, siswa Korea yang sanggup mengerjakannya mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen siswa Indonesia dapat mengerjakan soal berkategori rendah yang hanya memerlukan hafalan. Sementara itu, siswa Korea yang bisa mengerjakan soal semacam itu hanya 10 persen.
                                    Indikator lain datang dari Programme for International Student Assessment (PISA) yang di tahun 2009 menempatkan Indonesia di peringkat 10 besar paling buncit dari 65 negara peserta PISA. Kriteria penilaian mencakup kemampuan kognitif dan keahlian siswa membaca, matematika, dan sains. Dan hampir semua siswa Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara banyak siswa negara maju maupun berkembang lainnya, menguasai pelajaran sampai level 4, 5, bahkan 6.
                                    Satu kesimpulan dari dua survei itu adalah: prestasi siswa Indonesia terkebelakang.
                                    Berikut wawancara selengkapnya:
                                    Mengapa ada perubahan kurikulum?
                                    Sebelum "mengapa", kita perlu bahas lebih dulu apa itu kurikulum. Bicara kurikulum itu pasti bicara empat hal. Pertama, standar kompetensi kelulusan. Kedua, standar isi. Ketiga, standar proses. Keempat, pasti kita bicara standar penilaian. 
                                    Gampangnya, anak-anak mau kita harapkan bisa apa. Siswa SD kelas 1 itu bisa apa? Lulusan SMP bisa apa, SMA dan seterusnya bisa apa? Ini yang kita tetapkan dulu. Dari situ, lalu kita isi apa? Kita beri menu apa anak-anak ini.  
                                    Tapi, tidak cukup dikasih menu saja. Prosesnya juga penting, bagaimana supaya makanan ini bisa ditelan atau diserap oleh sang anak dengan baik. Dalam proses itu ada metodologi, cara menyajikannya. Kalau bubur makannya pakai sendok. Kalau yang lain bisa pakai garpu atau tangan langsung. 
                                    Itu belum cukup. Juga penting bagaimana cara mengevaluasinya, cara penilaiannya. Nah, kalau kita bicara kompetensi, ini yang ditekankan sekarang. Ada tiga ranah atau domain, yaitu dari sisi sikap atau attitude, sisi keterampilan atau skill, dan sisi pengetahuan atauknowledge. Kompetensi yang ingin kita capai adalah: tiga-tiganya harus masuk.
                                    Itu definisi tentang kurikulum.
                                    OK, lalu kenapa diubah?
                                    Pertanyaannya memang mengapa kok diubah-ubah? Kayak kurang pekerjaan atau kebanyakan uang. Belum lagi pasti ada pro kontra, ganti menteri ganti kurikulum. Ini sudah kami timbang-timbang.  
                                    Zaman ke depan itu berubah, lho. Kalau tidak kita lakukan perubahan sekarang, nanti kita akan memproduksi generasi yang usang, yang tidak cocok dengan zamannya nanti. Akibatnya, nanti jadi beban. Termasuk tidak terserap di ketenagakerjaan.
                                    Harus kita lakukan perubahan, meski dengan risiko tidak populer. Daripada gara-gara kita sungkan, risikonya jadi lebih mahal. Kita tahu kurikulum sekarang ini tidak bisa diteruskan lagi. Nggak apa-apa lah nggak populer. Kalau mau selamat, saya diam-diam saja, pasti selamat. Termasuk soal Ujian Nasional itu, kalau mau dihapus, bisa saja dihapus. Orang pasti senang.
                                    Tapi mengurusi pendidikan itu kan bukan soal orang senang atau tidak. Orang nggak senengnggak apa-apa, asalkan ada nalarnya, ada rasionalitasnya.
                                    Apa kekurangan mendasar dari kurikulum sekarang? 
                                    Pertama, zaman sudah berubah. Yang dibutuhkan adalah kreativitas. Kita butuh modal pengetahuan. Tapi, itu saja tidak cukup. Jadi harus ada unsur produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Ke depan kita butuh anak-anak yang seperti itu. 
                                    Sekarang sudah ada banyak keluhan. Anak-anak kita tidak kreatif. Kita hanya mengejar hafalan. Bahan pelajaran sedemikian banyak, anak dijejali terus.
                                    Lha, apa ini harus dibiarkan? Ya, perlu kita ubah, kita perbaiki. Bukan berarti yang lama itu salah semua. Yang lama itu benar pada zamannya. Yang kami garap ini juga tidak ada yang berani garansi selama 20 tahun tak akan diubah lagi. Tidak ada memang di dunia ini, kurikulum dipertahankan sampai 30 tahun. Tidak ada. 
                                    Jadi, akan berubah dari metoda hafalan ke nalar?
                                    Yang berubah tentu di keempat elemen itu. Standar kompetensinya berubah, prosesnya dan materinya juga ada yang berubah. Misalnya dari sisi proses. Pendekatannya berubah. Kita ingin agar anak-anak jadi kreatif. Pertanyaannya, apakah kreativitas itu bisa dibentuk atau dibangun? Ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa kreativitas bisa dibentuk melalui proses pendidikan. Salah satunya adalah penelitian di Harvard University tahun 2011.
                                    Ada dua pertiga kesempatan membangun kreativitas melalui pendidikan. Sepertiganya melalui faktor genetik atau bawaan. Ini berbeda dengan intelegensia yang dua pertiganya karena faktor bawaan, sepertiga melalui pendidikan.
                                    Idealnya, intelegensianya tinggi, kreativitasnya juga tinggi. Tapi, kalau intelegensia bawaannya rendah, kita bisa memainkan space creativity. Meskipun intelegensianya pas-pasan, kreativitasnya bisa kita manfaatkan.   
                                    Bagaimana caranya membangun kreativitas? Tentu ada berbagai pendekatan yang bisa membangun kreativitas itu. Caranya, mulai kecil siswa kita biasakan untuk memanfaatkan inderawinya. Ajak mereka mengamati. Jadi, bukan main di wilayah kosong. tapi perlu masuk ke wilayah riil sehingga setiap kejadian terekam. Misalnya, apa yang ada di bulan sana? Kita ajak anak-anak melihat melalui teropong. Contoh lainnya sel. Kita bisa pakai mikroskop. Baru mereka bisa mengerti apa itu sel.
                                    Ke depan, persoalan semakin kompleks, beda dengan 30-40 tahun lalu. Karena kompleksitas ini, butuh kemampuan yang lebih tinggi dalam berpikir.
                                    Mengamati saja belum cukup. Anak harus dikembangkan kemampuan untuk bertanya. Karena dari bertanya itulah muncul rasa penasaran intelektual. Itu saja belum cukup. Siswa perlu kita ajari untuk berkemampuan mempresentasikan, mengkomunikasikan sesuatu, baik tertulis ataupun lisan. Oleh karena itu kita ajari bagaimana memformulasikan persoalan.
                                    Oleh karena itu, struktur mata pelajarannya pun juga berubah. 
                                    Seperti apa perubahan struktur mata pelajaran itu?
                                    Struktur mata pelajarannya kita tata lagi. Pendekatannya pun kita ubah. Objek pembelajarannya kita tentukan. Pasti tentang fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya.
                                    Pendekatannya perlu diubah terutama untuk anak-anak SD. Anak SD belum bisa berpikir spesialis. Tidak usah anak SD, S1 saja masih belum spesialis. Doktor baru bisa tajam. Maka, anak-anak SD itu kita bangun kekuatan fondasi generiknya. Maka, pendekatan yang kita lakukan di pelajaran SD adalah tematik integratif. Kita menggunakan tema yang berintegrasi dengan berbagai macam. Misalkan tema hari ini tentang sungai, besok ganti jadi energi atau laut, gunung, apa saja. Di situ ada pelajaran tentang PPKN, matematika, kita integrasikan. 
                                    Jadi anak sekolah SD nanti tidak membawa buku matematika atau buku bahasa Indonesia. Mereka akan membawa buku dengan tema-tema tertentu. Hari ini misalnya tentang lingkungan. Jadi pelajarannya tentang lingkungan. Jadi, berhari-hari bawa buku tentang itu saja. Di buku itu ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, ada pelajaran IPA-nya. Itu menarik buat siswa. Belajar jadi hidup.  
                                    Jadi, mata pelajaran di SD nanti apa saja?
                                    Agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, seni dan budaya, olahraga dan pendidikan kesehatan. Itu mata pelajarannya. Tetapi meskipun ada nama-nama mata pelajaran itu, pendekatannya tidak belajar sendiri-sendiri. Diintegrasikan.  
                                    Proses belajar di kelas seperti apa?
                                    Biasa saja. Secara teknis biasa. Guru menjelaskan. Tapi, selalu pendekatannya adalah observasi sehingga tidak harus di dalam kelas. Anak-anak bisa diajak keluar kelas.  
                                    Kenapa menurut survei kemampuan nalar siswa kita lebih rendah dibanding siswa Korea?
                                    Itu jadi bahan introspeksi kita. Kita berangkat dari TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study). Nanti di tahun 2013 akan keluar hasil survei tahun 2012. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Makanya kenapa ini sangat penting, bahkan genting. Kita masuk pada fase penting dan genting. Karena itu harus segera diubah.
                                    Kalau tidak, atau menunda satu tahun saja, ada 10 juta anak kelas 1 SD yang tidak mendapatkan kesempatan. Siswa kelas 1 dan kelas 4 itu sekitar 10 juta. Sayang anak-anak kita. Karena itu kita harus all out.
                                    Uji publik yang direncanakan ini belum pernah ada dalam sejarah pembuatan kurikulum. Ini kita lakukan secara terbuka. Tapi sekali lagi kami mengajak agar pendekatannya saintifik, akademik. Jangan pakai pendekatan politik. Sudah ada 600 lebih yang memberi tanggapanonline, di http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id. Di situ ada diskusi virtual. Silakan memberikan masukan. Silakan sempurnakan.  
                                    Bagaimana implementasinya?
                                    Ini perlu effort yang luar biasa. Kami siap diaudit. Ini semata-mata untuk kepentingan masa depan. Untuk implementasinya, kami punya beberapa skenario. Salah satu yang menguat adalah secara bertahap.
                                    Jadi, mulai tahun depan kita mulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau kita mulai dari kelas 6, anak-anak kan dari kelas 1 sudah menggunakan pendekatan yang lama. Tahu-tahu dikasih yang baru, ya nggak nyambung. Karena itu guru yang kita latih pun tidak semua, yang mengajar kelas 1 dan 4 saja.
                                    Guru SD kan ada 1,6 juta. Kalau kita latih semuanya, untuk apa? Tahun depan kelas 1 dan kelas 2, lalu kelas 4 dan kelas 5. Yang kelas 4 kan sudah naik ke kelas 5. Sehingga yang kita perlukan selanjutnya kelas 2 dan kelas 5.
                                    Kalau satu tahun mau diperpanjang lagi, baru kelas 3 dan kelas 6. Berarti, 3 tahun lunas untuk SD. Ada masa 3 tahun untuk menyiapkan itu. Tidak semuanya diselesaikan di 2012. Kami paham kemampuan kami, selain dari sisi pendekatan juga tidak pas. 
                                    SMP dan SMA juga begitu.
                                    Ini sudah kita siapkan semua. Kalau kita berpikir jernih, memang harus begitu. Karena keluhan soal metoda hafalan ini sudah lama.
                                    Perubahan ini akan membawa hasil yang lebih baik?
                                    Hasil pendidikan itu saya ibaratkan kotak. Bagaimana caranya kita menjadikan kotak ini jadi sebesar-besarnya? Bagi orang teknik gampang sekali: panjang, lebar dan tingginya ditambah.
                                    Nah, jadi panjangnya kita tambah. Tahun depan, insya Allah sudah dimulai pendidikan wajib 12 tahun. Lebarnya juga kita naikkan. Ini lama anak-anak tinggal di sekolah, atau jam belajar. Konsekuensinya jam belajar bertambah, karena pendekatannya berubah. Tinggi kotak itu efektivitas. Ini kuncinya di kurikulum.  
                                    Populasi usia produktif kita sekarang luar biasa besar. Warga berusia muda luar biasa banyaknya. Kalau tidak kita siapkan sejak sekarang, kasihan mereka. (kd)
                                    Sumber : www.vivanews.com